Pembuatan Billing PNBP dapat melalui alamat 202.61.126.147 dan 202.61.126.148

Piagam Borneo, Menyatukan Tekad dan Komitmen Bersama

Liputan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan
Banjarbaru, perbendaharaan.go.id - Kondisi APBN tahun 2014 dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah merupakan dua isu yang memerlukan perhatian cukup serius bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan.Demikian pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam keynoth speech Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan (4/6).

Tahun 2014 merupakan tahun yang sulit bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. APBN mengalami tekanan yang luar biasa akibat membengkaknya subsidi karena pelemahan nilai rupiah. Hal ini diperparah dengan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak akibat kegiatan perekonomian Indonesia yang belum stabil.

“Dampak krisis keuangan di eropa yang berpengaruh di tahun 2013 rupanya bergeser ke tahun 2014” jelasnya. Akibat kondisi itu, pemerintah telah membuat kebijakan dengan memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 100 Triliun. Untuk itu, Marwanto mengharapkan kehati-hatian jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mencegah terjadinya pagu minus apabila revisi DIPA terkait pemotongan anggaran tersebut turun.

Lebih lanjut, Marwanto mengingatkan agenda lain yang harus menjadi perhatian serius adalah tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk bisamerepresentasikan tugas-tugas Kementerian Keuangan di daerah. Marwanto mengharapkan kesungguhan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan tugas-tugas BKF yang telah diserahkan mengingat pekerjaan tersebut bukan nature Ditjen Perbendaharaan .

“Pada saat melakukan Kajian Fiskal Regional dan spending review, jangan tanya Surat Edaran dirjennya, karena ini sesuatu yang kemudian harus kita lakukan dengan pendekatan sedikit berbeda dengan pendekatan treasury manajemen. Pada saat melakukan analisis-analisis, yang harus dilakukan adalah belajar dari literatur dan teman-teman yang lain yang bisa melakukan analisis. Pekerjaan ini memerlukan sedikit perubahan mindset” tegas mantan Dirjen Perimbangan Keuangan ini.

Selain itu, tugas baru lainnya yang dilimpahkan kepada Ditjen Perbendaharaan adalah belanja transfer daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belanja transfer daerah selama ini tidak dapat berjalan karena keterbatasan SDM. Untuk itu, Marwanto berharap agar para Kepala Kanwil dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah berupa MoU maupun pertemuan berkala sehingga tugas monitoring dan evaluasi dapat tertangani dengan baik.

Terakhir, Marwanto mengapresiasi inisiatif Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan untuk menggelar rapat koordinasi, sehingga bisa saling sharing pengalaman diantara Kanwil dan KPPN.

“Saya kira ini merupakan momen yang bagus karena ini baru pertama dimana kanwil-kanwil satu pulau berkumpul melakukan rapat koordinasi, sehingga dapat melakukan sharing pengalaman diantara Kantor Wilayah dan KPPN yang berada disatu kepulauan. Karena dengan kantor yang sama, isu-isu yang dibahas merupakan isu-isu yang hampir seragam sehingga solusi yang dilakukan disalah satu kantor bisa diterapkan dengan baik dikantor daerah” pungkas ayah tiga anak ini.

Perhelatan akbar ini dihadiri pejabat lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN Se Kalimantan dan dilaksanakan dari tanggal 4 s.d. 6 Juni 2014 dengan mengangkat tema “Dengan Semangat Borneo, Satukan Langkah dan Ikhtiar Menuju Visi Baru Ditjen Perbendaharaan”. Kiswandoko, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun semangat pegawai yang bertugas di Kalimantan guna mewujudkan visi baru Ditjen Perbendaharaan.

Kegiatan ini disi dalam dua sesi panel yangmenghadirkan pejabat dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Direktur PNBP Ditjen Anggaran sebagai narasumber dengan membawakan materi implementasi SIMPONI, MPN G2, Piloting SPAN, Persiapan Akuntansi Berbasis Akrual, Kebijakan Penataan SDM dan Implementasi IKU Tahun 2014.Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur juga berkesempatan hadir memberikan sharing pengalaman implementasi SPAN di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Rapat Komisi sebagai agenda berikutnya menghasilkan matriks kesimpulan terkait dengan Kajian Fiskal Regional dan Implementasi IKU 2014 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada pengambil kebijakan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, acara penandatangan Piagam Borneo oleh para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan menjadi sebuah momentum ikrar penyatuan komitmen dan tekad bersama jajaran Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan untuk mewujudkan visi baru Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Abd. Gafur – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Find Us on Facebook

Facebook Image

Follow Us on Twitter

Follow Us On Twitter - Image

Background Image

Header Color

:

Content Color

: