Pembuatan Billing PNBP dapat melalui alamat 202.61.126.147 dan 202.61.126.148

Renstra


RENCANA STRATEGIS

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

JAKARTA III

TAHUN 2015 – 2019

 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III adalah KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III menyelenggarakan fungsi:

a.    pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.    penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara;

c.    penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

d.    penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yan gtelah disalurkan;

e.    penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara;

f.     pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

g.    penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

h.    penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;

i.      penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;

j.      penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan danakuntansi;

k.    pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;

l.      pelaksanaan kehumasan; dan

m.   pelaksanaan admnistrasi KPPN.

 

 

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III didukung oleh unit-unit eselon IV, yang meliputi Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Unit-unit tersebut disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus pada stakeholder.

.

 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

 

3.1.            Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan

Arah kebijakan Kementerian Keuangan periode 2015–2019 ditujukan untuk mendukung pengelolaan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, kebijakan yang disusun oleh Kementerian Keuangan diharapkan dapat mendorong strategi re-industrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah Baru yang tertuang pada Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), Kementerian Keuangan pada tahun 2015–2019 telah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi yang tentunya selaras dengan agenda prioritas pemerintah. Salah satunya adalah terjaganya kesinambungan fiskal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mewujudkan kesinambungan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan berupaya antara lain meningkatkan tax ratio, menjaga rasio utang pemerintah, dan menjaga defisit anggaran. Kebijakan tersebut akan dicapai melalui berbagai strategi besar yang meliputi:

1.    Optimalisasi penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha;

2.    Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable;

3.    Mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman.

Dalam implementasi strategi untuk mencapai kesinambungan fiskal tersebut perlu memperhatikan dan mencermati berbagai variabel dan kondisi yang terjadi diluar Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan kondisi perekonomian global, kondisi perekonomian dan kerjasama kawasan (regional), dan kondisi perekonomian domestik serta stabilitas sektor keuangan baik yang terjadi di Indonesia maupun dunia internasional. Kondisi-kondisitersebut saling terkait dan mempengaruhi segala sisi kebijakan fiskal yang disusun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang stabil dan berkelanjutan.

 

3.2.            Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perbendaharaan   

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan di bidang perbendaharaan serta kebijakan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan telah merumuskan program strategis berupa Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang modern, efisien dan berkelas dunia. Arah kebijakan dan strategi program pengelolaan perbendaharaan untuk tahun 2015–2019 difokuskan pada inisiatif-inisiatif strategis yang utama di Ditjen Perbendaharaansebagaimana diamanahkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Insiatif tersebutmeliputi:

 

1.    Sistem pencairan dan penerimaan (Disbursement and receipt) yang memiliki insiatif strategis sebagai berikut:

a.    Menyusun sistem pencairan dana yang tersentralisasi dan menggunakan saluran pembayaran modern;

b.    Menyusun sistem penerimaan elektronik yang terintegrasi dan menggunakan saluran pembayaran modern; dan

c.    Menyediakan shared service environment bagi berbagai fungsi back office Kementerian/Lembaga.

2.    Pengelolaan likuiditas (Liquidity management) yang memiliki insiatifstrategis sebagai berikut:

a.    Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh;

b.    Meningkatkan kapabilitas Treasury Dealing Room (TDR) dan memastikan kehati-hatian dalam pengoperasiannya;

c.    Memperkuat kapasitas riset ekonomi keuangan/investasi dan pengelolaan risiko keuangan (financial risk management) untuk mendukung pengelolaan kas yang pruden, efisien dan optimal;

d.    Memperluas cakupan Treasury Single Account (TSA);

e.    Memperbaiki akurasi perkiraan belanja satuan kerja;

f.     Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Sentral; dan

g.    Memperluas strategi pengelolaanvaluta asing.

 

3.    Akuntansi dan pelaporan (Accounting and reporting)yang memiliki insiatifstrategis sebagai berikut:

a.    Mengimplementasi road map strategi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;

b.    Mengintegrasi sistem akuntansi pusat dan daerah;

c.    Meningkatkan kualitas manajemen keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN); dan

d.    Meningkatkan sistem pengendalian internal di Kementerian/Lembaga dan BUN.

Di sisi lain, dalam rangka mempersiapkan organisasi Ditjen Perbendaharaan dengan kapasitas dan kualitas yang memadai, diperlukan dukungan seluruh sumberdaya organisasi yang di antaranya meliputi transformasi organisasi, peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang didukung oleh pemenuhan sarana dan prasarana yang modern dan berkualitas.

Inisiatif tersebut dirancang untuk fase jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Akan tetapi dalam periode tahun 2015–2019 atau fase jangka menengah dari Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, inisiatif strategis tersebut perlu diselaraskan dengan rencana strategis Ditjen Perbendaharaan 2015-2019 dan menjadikan periode tersebut sebagai fase pusat transformasi. Oleh karena itu, rencana strategis Ditjen Perbendaharaan tahun 2015-2019 berperan sebagai pondasi atau awal permulaan dari implementasi transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan dan diarahkan agar dapat memberikan dampak pada implementasi transformasi serta perubahan perilaku dan pengelolaan sumber daya manusia yang ada didalamnya.

3.3.            Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan di bidang perbendaharaan serta kebijakan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah merumuskan program strategis berupa Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang modern, efisien dan berkelas dunia.

Untuk mewujudkan program strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan kebijakan strategis yang akan dilaksanakan berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

    

1701

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara

1702

Manajemen Investasi Dan Penerusan Pinjaman

1705

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)

1706

Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan Di Wilayah

 

3.4.            Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III

            KPPN Jakarta III adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggunggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, yang mempunyai wilayah kerja meliputi KPPN Jakarta I-VII, KPPN Pinjaman dan Hibah, KPPN Penerimaan dan KPPN Investasi.

Sebagaimana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada umumnya, KPPN Jakarta III  mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka menengah, seiring dengan meningkatnya penguasaan teknologi dan informasi dalam proses bisnis pencairan dana dan pengelolaan setoran penerimaan negara, maka yang akan menjadi fokus utama KPPN Jakarta III adalah memperkuat SDM dan juga komunikasi kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, mengoptimalkan pencapaian output dan outcome dari APBN, mencapai kualitas laporan keuangan yang WTP serta untuk mengurangi kasus-kasus yang terjadi karena kelalaian SDM maupun Satker.

Untuk itu, penguatan peran semua lini akanmenjadi strategis dalam fungsi KPPN Jakarta III ke depan. Modal dasar yang dibutuhkan adalahpenguatan kapasitas SDM KPPN Jakarta III dan juga Satker.

           

Sesuai dengan pasal 29 PMK 169/PMK.01/2012, struktur organisasi KPPN Tipe A1 meliputi :

1. Subbagian Umum

2. Seksi Pencairan Dana

3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

4. Seksi Bank

5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

         

Adapun tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

 1.    Subbagian  Umum mempunyai  tugas melakukan pengelolaan  organisasi,  kinerja, SDM, dan keuangan,  penatausahaan  User SPAN, penyusunan  bahan  masukan  dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

2.    Seksi  Pencairan  Dana  mempunyai  tugas  melakukan  pengujian  resume  tagihan  dan SPM, penerbitan  SP2D, penerbitan  Surat Pengesahan  Pendapatan  dan Belanja  BLU, penerbitan  Surat  Pengesahan   atas  Ralat  SPM  dari  satuan  kerja  dan  Nota  Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak,   data   supplier,   dan   belanja   pegawai   satker,   serta   monitoring   dan   evaluasi penyerapan anggaran satker.

3.    Seksi   Manajemen   Satker   dan   Kepatuhan   Internal   mempunyai   tugas   melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi  teknis  SPAN  dan  Helpdesk  SAKTI,  pemantauan  standar  kualitas  layanan KPPN  dan  penyediaan  layanan  perbendaharaan,   pemantauan   pengendalian   intern, pengelolaan  risiko,  kepatuhan  terhadap  kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

4.    Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management,  penerbitan  Daftar Tagihan,  pengelolaan  rekening  Kuasa  BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara.

5.    Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan  realisasi  dan  analisis  kinerja  anggaran  serta analisis  data  statistik  laporan keuangan.

 

Dalam  rangka  mensukseskan  penerapan  kebijakan  dan  strategi  Kementerian Keuangan yang   terkait   dengan   tugas   pokok   dan   fungsi   Ditjen   Perbendaharaan,   KPPN   Jakarta III menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

 

 

1.Kebijakan dan Strategi Fungsi Subbagian Umum

 

Kebijakan terkait Fungsi Keorganisasian :

1.    Berusaha   meningkatkan    kepuasan   pemangku   kepentingan   dengan   standar   ISO 9001:2008,  melalui  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  yang  sesuai  dengan  standar layanan publik yang profesional dan modern;

2.    Mewujudkan iklim organisasi yang sehat, dan berkinerja tinggi;

3.    Optimalisasi  pengelolaan  anggaran,  yang  dimulai  dengan  perencanaan  secara  tepat sasaran,  sejalan dengan upaya pencapaian  visi dan misi organisasi,  serta penyerapan dana secara efektif, efisien, dan akuntabel;

4.    Optimalisasi   fungsi  komunikasi   dan  kehumasan   yang  ramah,  profesional,   modern, inovatif, akuntabel, efektif, dan efisien, dalam rangka memberikan layanan prima kepada para pemangku kepentingan.

 

Strategi terkait Fungsi Pengelolaan SDM :

1.      Terus menerus meningkatkan kualitas SDM, melalui program konseling, career planning, pembekalan hard dan soft competency, Focus Group Discussion (FGD), Gugus Kendali Mutu (GKM), Sharing Session, Capacity Building, serta kegiatan-kegiatan lainnya;

2.      Penerapan  mekanisme  reward dan punishment  yang memotivasi  pegawai untuk selalu berusaha menampilkan kinerja terbaik.

3.      Memenuhi seluruh persyaratan  standar minimum dalam pelayanan sesuai dengan  ISO 9001:2008.

 

2.   Kebijakan dan Strategi Fungsi Seksi Pencairan Dana

 a.    Kebijakan terkait Fungsi Pencairan Dana :

Menciptakan  iklim  pencairan  dana  yang  baik dengan kepastian penerbitan SP2D tanpa penolakan SPM yang berulang-ulang serta penatausahaan UP/TUP yang kredibel sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan strategi dalam pelaksanaan anggaran mitra satker KPPN Jakarta III.

 

b.    Strategi terkait Fungsi Pencairan Dana

Rencana dan Strategi KPPN Jakarta III 2015-2019 adalah :

1.    Meningkatkan Kinerja penyelesaian pemrosesan SPM Satker menjadi SP2D;

2.    Meningkatkan akurasi belanja negara;

3.    Mengendalikan deviasi antara rencana dan penarikan dana satker yang akurat.

 

 3.  Kebijakan dan Strategi Fungsi Seksi Bank

 a.    Kebijakan terkait Fungsi Seski Bank :

Pengelolaan kas yang terpadu secara penuh diharapkan mampu diwujudkan sehingga pengumpulan dana serta disbursement  yang tepat dan akurat  mampu menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah.

 b.    Strategi terkait Fungsi Seksi Bank :

1.    Menyelesaikan retur SP2D secara benar dan tepat waktu;

2.    Mewujudkan kepatuhan satuan kerja terhadap pengelolaan rekening pemerintah;

3.    Mewujudkan pelimpahan penerimaan negara yang tepat jumlah dan tepat waktu.

 

4.  Kebijakan dan Strategi Fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntansi

 a.    Kebijakan terkait Fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntansi :

Melaksanakan implementasi basis akuntansi akrual secara penuh dalam rangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akurat.

 b.    Strategi terkait Fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntansi

1.    Menerapkan pembukuan Satker mitra kerja KPPN Jakarta III menggunakan Aplikasi berbasis Akrual.

2.    Mengupayakan penyampaian laporan keuangan Satker dan pelaksanaan rekonsiliasi berbasis E-rekon serta penyampaian LPJ Bendahara dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

3.    Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas;

4.    Mewujudkan Laporan Keuangan satuan kerja yang berkualitas.

5.    Mewujudkan rencana implementasi SAKTI

 

 5.   Kebijakan dan Strategi Fungsi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

a.    Kebijakan terkait Fungsi Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal :

Meningkatkan pemahaman dan ketepatan atas pekerjaan yang sesuai dengan aturan  secara internal melalui pengendalian intern dan mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi kepada Satuan kerja melalui perangkat Manajemen Satker;

 b.    Strategi terkait Fungsi Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

  1. Memberikan rekomendasi kepada seksi umum untuk menyediakan sarana dan prasaran yang mendukung pembinaan SDM;
  2. Melakukan Pengendalian internal pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan standard operational procedure (SOP);
  3. Memberikan penghargaan kepada SDM yang telah berkinerja baik;
  4. Membina   komunikasi   yang   harmonis   dengan   satuan   kerja   dalam   rangka   lebih meningkatkan kompetensi satuan kerja;
  5. Menyusun Buku Panduan dan Profil satuan kerja setiap tahun sebagai pedoman  pembinaan satker mitra kerja KPPN Jakarta III;
  6. Memberikan penghargaan kepada satuan  kerja dengan  kinerja  terbaik (award).

 

Find Us on Facebook

Facebook Image

Follow Us on Twitter

Follow Us On Twitter - Image

Background Image

Header Color

:

Content Color

: